TUGAS SOFTSKILL KEWARGANEGARAAN INDONESIA

  1. A.     Tentang Warga Negara Indonesia

 

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DkiJakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah

  1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
  2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
  3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
  4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
  5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
  6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
  7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
  8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
  9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui

10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya

11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi :

  1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
  2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
  3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
  4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

 

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:

  1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
  2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia

Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45

Menurut Prof. Dr. Notonagoro:

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA :

1.  Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).

2.  Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Hak Warga Negara Indonesia :

–   Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak ataspekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

–   Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

–   Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

–   Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”

–   Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi

meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.(pasal 28C ayat1)

–   Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

–   Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

–  Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia  :

–           Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :          segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan     dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

–           Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945  menyatakan  : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya            pembelaan negara”.

–           Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :

Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain

–           Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

–           Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

1.         Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

2.         Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalamhukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3.         Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4.         Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

ELITE DAN MASSA

Dalam masyarakat tertentu ada sebagian penduduk ikut terlibat dalam kepemimpinan, sebaliknya dalam masyarakat tertentu penduduk tidak diikut sertakan. Dalam pengertian umum elite menunjukkan sekelompok orang yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi. Dalam arti lebih khusus lagi elite adalah sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan.

Dalam cara pemakaiannya yang lebih umum elite dimaksudkan : “ posisi di dalam masyarakat di puncak struktur struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan dinas.” Tipe masyarakat dan sifat kebudayaan sangat menentukan watak elite. Dalam masyarakat industri watak elitnya berbeda sama sekali dengan elite di dalam masyarakat primitive.

Di dalam suatu pelapisan masyarakat tentu ada sekelompok kecil yang mempunyai posisi kunci atau mereka yang memiliki pengaruh yang besar dalam mengambil berbagai kehijaksanaan. Mereka itu mungkin para pejabat tugas, ulama, guru, petani kaya, pedagang kaya, pensiunan an lainnya lagi. Para pemuka pendapat (opinion leader) inilah pada umumnya memegang strategi kunci dan memiliki status tersendiri yang akhirnya merupakan elite masyarakatnya.

Ada dua kecenderungan untuk menetukan elite didalam masyarakat yaitu : perama menitik beratakan pada fungsi sosial dan yang kedua, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat mral. Kedua kecenderungan ini melahirkan dua macam elite yaitu elite internal dan elite eksternal, elite internal menyangkut integrasi moral serta solidaritas sosial yang berhubungan dengan perasaan tertentu pada saat tertentu, sopan santun dan keadaan jiwa. Sedangkan elite eksternal adalah meliputi pencapaian tujuan dan adaptasi berhubungan dengan problem-problema yang memperlihatkan sifat yang keras masyarakat lain atau mas depan yang tak tentu. Isilah massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokkan kolektif lain yang elementer dan spotnan, yang dalam beberapa hal menyerupai crowd,t etapi yang secara fundamental berbeda dengannyadalam hal-hal yang lain. Massa diwakili oleh orang-orang yang berperanserta dalam perilaku missal seperti mereka yang terbangkitkan minatnya oeleh beberap peristiwa nasional, mereka yang menyebar di berbagai tempat, mereka yang tertarik pada suatu peristiwa pembunuhan sebgai dibertakan dalam pers atau mereka yang berperanserta dalam suatu migrasi dalam arti luas. Cirri-ciri massa adalah :

 

  1. Keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan kecakapan, tignkat kemakmuran atau kebudayaan yang berbeda-beda. Orang bisa mengenali mereka sebagai masa misalnya orang-orang yang sedang mengikuti peradilan tentang pembunuhan misalnya malalui pers

 

  1. Massa merupakan kelompok yagn anonym, atau lebih tepat, tersusun dari individu-individu yang anonym

 

3. Sedikit interaksi atau bertukar pengalaman antar anggota-anggotanya Ilmu

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. B.     Tentang Hukum Indonesia

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting  dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan,  Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

 

Tujuan Hukum

Tujuan hukum mempunyai  sifat universal seperti  ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Dalam perkembangan  fungsi hukum terdiri dari :

 

a.                    Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.

 

b.                  Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang

Hukum mempunyai sifat memaksa

Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan Psikologis

Karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.

 

c.                   Sebagai sarana penggerak pembangunan

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau di daya gunakan untuk menggeraakkan pembangunan. Disini hukum dijadikanalat untuk membawa masyarakat kea rah yang lebih maju.

 

d.    Sebagai fungsi kritis

 

Sumber-sumber Hukum

Sumber hukum dapat di lihat dari segi :

  1. Sumber-sumber hukum Material

Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.

  1. Sedang Sumber Hukum Formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antar Negara, yurisprudensi dan kebiasaan. Sumber-sumber hukum formal yaitu :
  2. Undang-undang (statute)
  3. Kebiasaan (costum)
  4. Keputusan-keputusan hakim
  5. Traktat (treaty)
  6. Pendapat Sarjana hokum (doktrin)
  7. C.     Tentang  Negara Indonesia

.

Kata “Indonesia” berasal dari bahasa Latin yaitu Indus yang berarti “Hindia” dan bahasa Yunani nesos yang berarti “pulau”. Jadi, kata Indonesia berarti wilayah Hindia kepulauan, atau kepulauan yang berada di Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, tahun 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika beliau mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers Bureau pada tahun 1913.

 

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah perang Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. 

 

Dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka. Usaha-usaha berdarah untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal oleh orang Belanda sebagai ‘aksi kepolisian’ (Politionele Actie), tapi orang Indonesia lebih mengenal sebagai Agresi Militer. Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27 Desember 1949 sebagai negara yang disebut Republik Indonesia Serikat setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan Internasional. Mosi Integral Natsir pada tanggal 17 Agustus 1950, menyerukan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan Republik Indonesia Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden dengan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dan Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.

 

Semboyan nasional Indonesia adalah “Bhinneka Tunggal Ika” yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu.

 

Indonesia pernah dijajah beberapa negara asing. Portugis pada tahun 1509, hanya wilayah Maluku, berhasil diusir para pejuang pada tahun 1595. Spanyol pada tahun 1521, hanya Sulawesi Utara, berhasil diusir pada tahun 1692. Belanda pada tahun 1602, di seluruh wilayah Indonesia. Perancis secara tidak langsung menguasai Jawa pada periode 1806-1811 karena Kerajaan Belanda takluk kepada kekuatan Perancis. Inggris pada tahun 1811 setelah mengalahkan kekuatan Belanda-Perancis di pulau Jawa. Pada tahun 1814 dilakukanlah Konvensi London yang isinya pemerintah Belanda berkuasa kembali atas wilayah jajahan Inggris di Indonesia. Lalu baru pada tahun 1816, pemerintahan Inggris di Indonesia secara resmi berakhir. Jepang pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945, sejak kekalahan Jepang kepada sekutu pada Perang Dunia II.

Apakah Anda tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau. Indonesia memiliki sedikitnya 150 gunung berapi yang masih aktif. Krakatau dan Tambora, keduanya terkenal di dunia karena letusan dahsyat di abad ke-19.

 

Letusan gunung Krakatau pada tahun 1883, tepatnya 26 Agustus 1883 adalah salah satu yang paling dahsyat pernah disaksikan dalam sejarah umat manusia. Awan hitam abu naik 17 mil atau 27 kilometer di atas Krakatau. Pada pagi hari berikutnya, ledakan besar terdengar 2.200 mil atau 3.540 kilometer atau sejauh Australia. Abu vulkanik itu terdorong hingga ketinggian 50 mil atau 80 kilometer, menghalangi matahari dan kawasan sekitarnya menjadi gelap gulita selama dua setengah hari. Tsunami yang dihasilkan dari letusan tersebut mencapai Hawaii dan Amerika Selatan. Gelombang terbesar mencapai ketinggian 120 kaki atau 36 meter dan menyapu sebagian Jawa dan Sumatera. 

 

Sedangkan Letusan gunung Tambora terjadi pada tanggal 5 April 1815, ledakannya terdengar hingga radius 1.000 mil. Kegelapan selama 3 hari menyelimuti sekitar gunung tersebut hingga radius 300 Km. Hanya 26 orang yang selamat dari 12.000 orang, selebihnya meninggal dunia. Letusan tersebut juga memusnahkan 3 kerajaan yang ada pada masa itu. Menjadikan bencana global pada waktu itu. Di wilayah lainnya dilaporkan juga terkena dampaknya. 10 Inci salju jatuh selama bulan Juni di Vermont, 7 Inci jatuh di Maine dan Massachusetts serta New York melaporkan 3 Inci salju. Burung dan ternak banyak yang mati karena dampak tersebut. Ada salju berat sepanjang bulan Juli dan bahkan badai es. Air di dalam sumur di Lyman, Maine membeku lebih dari delapan meter di bawah tanah pada bulan Juli. 

 

Sementara letusan super gunung Toba, sekitar 73.000 tahun yang lalu, juga merupakan salah satu letusan terbesar yang pernah ada, dan juga menjadikan bencana global. Letusannya hingga terbentuk menjadi sebuah danau yang luas sekarang. Ditengahnya terdapat sebuah pulau samosir yang terbentuk dari tekanan magma dari perut bumi. Di luar negeri gunung Toba terkenal dengan julukan sleeping giant atau raksasa tidur.

 

Bencana terakhir karena aktivitas seismik termasuk tsunami pada tahun 2004 yang diperkirakan menewaskan 167.736 orang di Aceh. 

 

Luas wilayah Indonesia mencapai 1.904.569 km2 dan estimasi jumlah penduduk dengan lebih dari 237.424.363 orang pada tahun 2011, dan merupakan negara keempat di dunia yang paling padat penduduknya serta negara terpadat di Asia Tenggara. Apabila grafik tersebut ditarik garis lurus maka populasi diperkirakan akan tumbuh menjadi sekitar 265 juta pada tahun 2020 dan 306 juta pada tahun 2050. Pulau Jawa adalah pulau terpadat di dunia, dengan kepadatan penduduk 940 orang per kilometer persegi.

 

Ada sekitar 300 suku-suku asli di Indonesia, dan 742 bahasa. 10% bahasa di dunia berada di Indonesia. Suku Jawa adalah yang terbesar dengan 42% dari populasi, selanjutnya diikuti oleh Sunda, Melayu, dan Madura. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam dengan 86,1% dan selanjutnya Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu. Indonesia terdiri dari beragam kelompok etnis, bahasa, dan agama. Mereka hidup rukun berdampingan dan sebagian besar hidup harmonis, meskipun ketegangan sosial, agama dan etnis telah memicu kekerasan mengerikan. Mari kita hidup rukun berdampingan dan saling menghormati, jadikan keragaman dan perbedaan menjadi kekayaan bagi Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain.

 

Walaupun populasi yang besar dan wilayah yang padat penduduknya, Indonesia memiliki luas wilayah padang gurun tingkat kedua di dunia serta memiliki keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki urutan kedua bidang keanekaragaman hayati setelah Brasil.

 

Indonesia memiliki 1.531 jenis spesies burung dan 515 jenis mamalia endemik atau yang hanya hidup di wilayah tersebut.

Indonesia adalah salah satu negara Coral Triangle dengan keragaman terumbu karang terbesar di dunia dan memiliki jenis ikan lebih dari 1.650 spesies di kawasan timur Indonesia. Terumbu karang merupakan kekayaan hayati yang harus kita jaga kelestariannya. Terumbu karang memiliki fungsi penting bagi ekosistem kehidupan makhluk hidup laut. Selain itu, apabila dikelola dengan baik terumbu karang dapat menghasilkan devisa negara dari sektor pariwisata air maupun hasil penangkarannya. Namun, banyak warga masyarakat belum menyadari arti penting kelestarian terumbu karang, terutama masyarakal pesisir. Bahkan, sebagian warga masyarakat tidak mengerti penyusun dasar dari terumbu karang. Masyarakat mengira terumbu karang hanyalah sebuah batu, bukan makhluk hidup. Ketidaktahuan masyarakat akan arti penting terumbu karang merupakan salah satu penyebab kurang pedulinya masyarakat terhadap kelestarian terumbu karang. Saat ini kondisi terumbu karang di wilayah Indonesia mengalami penurunan kualitas sehingga cukup mengkhawatirkan. Kondisi ini akan terus memburuk apabila tidak didukung peran aktif masyarakat untuk memelihara kelestarian terumbu karang. Jangan biarkan generasi yang akan datang hanya dapat mendengar dan melihat foto keindahan terumbu karang Indonesia di masa lalu.

 

Negara Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Sehingga sejak dulu Indonesia selalu menjadi incaran negara-negara lain karena kekayaannya.

 

Berbicara tentang Negara Indonesia, Indonesia adalah negara yang paling terpukul oleh krisis keuangan Asia 1997-1998 terhadap dolar AS. Mata uang rupiah jatuh dari Rp2.600 ke titik rendah Rp14.000, dan ekonomi menyusut sebesar 13,7%. Saat ini rupiah stabil di Rp8.000-Rp10.000. Pemulihan ekonomi yang lambat tapi signifikan terjadi. Namun, ketidakstabilan politik, reformasi ekonomi yang lambat, dan KORUPSI memperlambat pemulihan.

Indonesia terdiri dari 33 provinsi. Untuk informasi singkat mengenai tanggal berdiri, dasar hukum, ibu kota provinsi, luas wilayah provinsi serta hal unik dan khas dari provinsi-provinsi di Indonesia. Dapat Anda baca di Semua Tentang Indonesia.

Tujuan Negara Indonesia

 

Tujuan nasional Indonesia yang ada pada pembukaan  undang-undang dasar 1945 adalah mencangkup empat hal yaitu :

1.         Membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2.         Memajukan kesejahteraan umum / bersama

3.         Mencerdaskan kehidupan bangsa

4.         Ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial.

Dari keempat point di atas maka dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Selain itu negara kita menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya.Di samping itu negara indonesia turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia untuk kepentingan bersama serta tunduk pada perserikatan bangsa-bangsa atau disingkat PBB.

Dari uraian tujuan negara Indonesia di atas dapat direfleksikan apakah tujuan negara diatas sesuai dengan kehidupan saat ini?. Menurut saya dari tujuan negara di atas belum sesuai dengan kenyataan kehidupan saat ini, karena sebagian dari tujuan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diinginkan. Ketidak sesuaian dari tujuan diatas banyak sekali contohnya. Misalnya, masih banyaknya korupsi yang terjadi di Inonesia,pelanggaran HAM yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, pembangunan yang kurang berkembang, ketidal adilan dalam hukum, dan masih banyak sekali hal-hal yang belum sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Selain itu masalah-masalah lain yang sampai sekarang sulit diselesaikan adalah masaalah TKI, yang tidak pernah adaa habisnya.Untuk menyelesaikan masalah diatas menurut saya pemerintah seharusnya lebih bijaksana dan lebih tegas dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum yang adil mungkin lebih bisa mewujudkan tujuan negara yang telah tercantum dalam UUD 1945.

  1. D.    Tentang  Pemerintah

Pemerintah Indonesia adalah cabang utama pada pemerintahan Indonesia yang menganutsistem presidensial. Pemerintah Indonesia dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Sebelum tahun 2004, sesuai denganUUD 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat.Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeripertahanan dan keamananperadilanmoneter dan fiskalagama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Kewenangan lainnya diserahkan kepada (sistem pemerintahan)

 

Pemerintahan pusat

 

Pemerintahan daerah

 

Perbedaan Pemerintah dengan Pemerintahan

Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Pemerintah merujuk  kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan  bidang tugas atau fungsi. Dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup  aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara.

Dengan demikian  pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

 Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Di samping itu dari segi struktural fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara.

 

 

 

 

 

i-�3Cug�����xt-decoration:none;text-underline:none’>Wakil Presiden

 

 

Pemerintahan daerah

 

Perbedaan Pemerintah dengan Pemerintahan

Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Pemerintah merujuk  kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan  bidang tugas atau fungsi. Dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup  aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara.

Dengan demikian  pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

 Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Di samping itu dari segi struktural fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: