Tugas HAM

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

1.Pengertian Dan Ciri Pokok Hakikat HAM

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002).
Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

 Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan.HAM Berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1

Contoh hak asasi manusia (HAM):
Hak untuk hidup.
Hak untuk memperoleh pendidikan.
Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain.
Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
Hak untuk mendapatkan pekerjaan
Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia:
Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:
1.Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945
2.Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat
3.Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
4.Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945

 Pelaksanaan HAM Belum Jadi Faktor Integrasi
                                       
   Pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia baru pada tahap
   kebijakan belum menjadi bagian dari sendi-sendi dasar kehidupan
   berbangsa untuk menjadi faktor integrasi atau persatuan. Problem dasar
   HAM yaitu penghargaan terhadap martabat dan privasi warga negara
   sebagai pribadi juga belum ditempatkan sebagaimana mestinya.Demikian
   disampaikan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
   Marzuki Darusman da-lam diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi
   Wartawan Politik (FDWP) di Wisma Surabaya Post Jakarta, Sabtu (23/8).
   Dalam diskusi itu diperbincangkan masalah hak asasi, politik dan
   demokrasi di Indonesia termasuk hubungan Komnas HAM dan pemerintah.
   
   “Pelaksanaan HAM di kita masih maju mundur. Namun itu tidak menjadi
   soal karena dalam proses,” kata Marzuki. Padahal jika melihat sisi
   historis, kata Marzuki, HAM di Indonesia beranjak dari amanat
   penderitaan rakyat untuk mewujudkan kemerdekaan dari penjajah. Begitu
   pula seperti tercermin dari Sila Kemanusiaan yang berpangkal dari
   falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.
   
   Dalam diskusi dipersoalkan bagaimana sebenarnya posisi pemerintah
   untuk melaksanakan HAM secara tulus. Menurut mantan anggota F-KP DPR
   itu, di luar negeri bidang-bidang politik, ekonomi selalu dihubungkan
   dengan masalah HAM. “Makanya mereka mau berisiko demi HAM ini. HAM
   sudah menyatu,” katanya.
   
   Sedangkan di Indonesia, HAM baru merupakan satu kebijakan belum
   merupakan bagian dari sendi-sendi dasar dari kehidupan berbangsa.
   Marzuki mengatakan, sebenarnya HAM bisa menjadi faktor integrasi atau
   pemersatu bangsa.
   
   Marzuki menganalogikan pelaksanaan HAM di Indonesia dengan pemahaman
   masyarakat terhadap lingkungan hidup 10-20 tahun lalu. Lingkungan
   hidup yang saat itu masih menjadi isu internasional sekarang sudah
   menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan pemerintah.
   
   “Saat ini, lingkungan hidup sudah menjadi kesadaran nasional,”
   katanya. Masalah lingkungan hidup tidak hanya menjadi kebijakan
   nasional namun sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan.
   “Hal seperti itulah yang saat ini sedang ditempuh oleh HAM,” katanya.
   
   Konstelasi politik
   
   Kondisi HAM di Indonesia menghadapi dua hal dinamis yang terjadi yaitu
   realitas empiris di mana masyarakat semakin sadar HAM serta kondisi
   politik.
   
   Soal hubungan Komnas HAM dengan pemerintah, Marzuki mengatakan, bagian
   terbesar dari rekomendasi Komnas HAM terutama kepada pemerintah
   daerah/gubernur, 60 persen di antaranya mendapat respon yang
   konstruktif. Persoalan muncul jika kasusnya bermuatan politik, seperti
   Kasus Marsinah atau Kerusuhan 27 Juli. “Perlu ada pelurusan terhadap
   gambaran masyarakat soal hu-bungan pemerintah dan Komnas HAM,”
   katanya. Marzuki mendengar jika ada persepsi di masyarakat bahwa
   rekomendasi Komnas HAM tidak dilaksanakan oleh pemerintah.
   
   “Kondisi ideal HAM adalah kondisi demokratis,” kata Marzuki. Kesadaran
   akan HAM maupun pelaksanaannya hanya mungkin jika ada pembaharuan
   politik.
   
   Dalam beberapa persoalan Marzuki melihat sikap kalangan pemerintah
   maupun ABRI terhadap masalah HAM tergantung konstelasi politik yang
   terjadi, bukan pada pemahaman HAM sebenarnya. Misalnya komentar
   tentang Kerusuhan 27 Juli, satu pihak mengatakan bahwa kasus tersebut
   sudah selesai, namun yang lainnya mengatakan bahwa langkah-langkah
   Megawati Soekarnoputri konstitusional.
   
   Dia mengedepankan persoalan HAM di Indonesia dengan satu contoh yakni
   penggunaan istilah yang berkonotasi politik terhadap seseorang yang
   menyentuh martabat atau privasinya. Istilah gembong, oknum atau otak
   terutama dalam kerangka kasus-kasus subversif menjadi biasa digunakan
   oleh masyarakat menjadi sesuatu yang normal. “Padahal itu menyentuh
   HAM, seseorang digambarkan dengan istilah-istilah,” katanya.
   
   Komnas HAM sebenarnya menganut prinsip HAM universal dengan dasar
   Piagam PBB, Deklarasi HAM serta Pancasila sebagai falsafah politik dan
   konsitusi UUD ’45. “Paham HAM universal itu harus disesuaikan dengan
   nilai budaya yang berlaku,” katanya.
   
   Namun kurangnya pemahaman HAM atau karena kepentingan politik
   seringkali disebut-sebut “HAM di Indonesia sebagai HAM yang khas yang
   berbeda dengan HAM universal”. “Itu tidak benar. Tidak berarti kita
   punya prinsip HAM sendiri,” kata mantan Sekjen Pemuda ASEAN tersebut.
   Yang benar, HAM universal justru harus diimplementasikan dalam
   masyarakat dan peka terhadap nilai-nilai budaya setempat. “Coba cari
   HAM khas Indonesia yang tidak ada di HAM universal. Tidak ada,”
   katanya.
   
   Marzuki menilai persoalan antara HAM universal dan HAM kultural malah
   menjadi perdebatan semu. Padahal sebenarnya itu hanya merupakan
   mekanisme defensif untuk menghadapi tekanan luar. (ush)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: